Menu

Mode Gelap

Editor's Pick · 12 Apr 2022 00:21 WIB ·

Djarot : Akomodir Pokok Pokok Haluan Negara Cukup dengan UU Bukan Amandemen UUD


 Djarot : Akomodir Pokok Pokok Haluan Negara Cukup dengan UU Bukan Amandemen UUD Perbesar

MARHAEN.co – Jakarta : Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) disebut telah menyepakati untuk tidak melakukan amendemen terbatas UUD 1945 guna mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan, seluruh fraksi telah sepakat PPHN akan dihidupkan kembali melalui undang-undang (UU).

“Kemarin kita sudah bertemu dengan seluruh anggota tim perumus yang melibatkan seluruh fraksi-fraksi dan DPD itu disepakati bahwa menghadirkan PPHN itu tanpa melakukan amandemen, jadi kita tidak akan melakukan amandemen,” kata Djarot di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Minggu (10/4/2022).

Selain seluruh fraksi di MPR, lanjut Djarot, kelompok DPD juga sepakat tidak akan melakukan amendemen UUD 1945.

Menurutnya, mereka sepakat PPHN akan diakomodasi melalui UU.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) juga akan berakhir 2025. Sehingga, PPHN bisa diakomodasi lewat undang-undang pengganti.

“Jadi bentuk hukumnya cukup dengan UU, karena UU tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional itu habis 2025 maka landasannya yang sekarang paling tepat adalah pakai UU,” tutur Djarot.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa MPR sepakat tidak melakukan amendemen lantaran khawatir membuka kotak pandora.

Adapun kekhawatiran itu, kata Djarot, telah banyak digadang-gadang akan merembet ke pasal masa jabatan presiden hingga menambah pasal penundaan pemilu.

Oleh karenanya, MPR menilai belum tepat dilakukan amendemen di masa sekarang.

“Karena kalau pakai amendemen ini kayak membuka kotak pandora dan itu saat ini belum tepat dilakukan,” tegasnya.

Hasil rapat Badan Pengkajian MPR ini akan diserahkan kepada pimpinan MPR.

Setelah itu, kata Djarot, akan segera dilakukan rapat pleno untuk pengambilan keputusan hasil kajian tersebut sebelum memasuki masa reses pada pekan depan.

“Rapat pleno kita agenda Insya Allah Minggu depan sebelum masa reses, sebelum teman-teman ini balik ke dapil masing-masing kita akan ajak bicara untuk melaporkan progres dari tim perumus,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Aria Bima : Pemerintah Harus Tegas Jika Tidak Ingin Jatuh Pada Jebakan Pangan (Food Trap)

12 April 2022 - 00:50 WIB

LUHUT BINSAR PANJAITAN, ISTANA, MADU & RACUN

11 April 2022 - 15:38 WIB

A-POLITIK

11 April 2022 - 06:10 WIB

POLITIK MOBILISASI

10 April 2022 - 16:00 WIB

Bambang Pacul : Mas Gibran Mau Dibawa ke Jakarta, atau Mau Dibawa Kemana, Itu Urusan Ibu

9 April 2022 - 18:53 WIB

Inilah Alasan Bambang Pacul Minta Tiga Menteri Ini Tidak Buru Buru Diganti

9 April 2022 - 18:38 WIB

Trending di Editor's Pick